Mencatat Perintah Bayar untuk Belanja Non Aset/Persediaan✨

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut dengan SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju (PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran:

  1. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP
  2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri:

  1. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran
  2. Rincian kebutuhan dana
  3. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian. Apabila pegujian perintah bayar tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, maka Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan. (PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN)

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

Form Mencatat Perintah Bayar digunakan untuk mencatat detail akun belanja, detail akun potongan, dan data lainnya yang nantinya akan digunakan menjadi dasar dalam perekaman kuitansi dan pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Perekaman

Perintah Bayar juga terkait dengan pencatatan data Supplier di form Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar dan mapping operator dengan PPK.

Untuk perekaman belanja jasa (tidak membantuk asset/persediaan), maka operator dapat langsung melakukan perekaman Perintah Bayar. Akan tetapi apabila belanja UP yang dilakukan merupakan belanja yang menghasilkan asset/persediaan, maka harus didahului dengan melakukan pencatatan Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank pada Modul Komitmen. Selanjutnya proses perekaman Perintah Bayar akan mengambil data dari transaksi Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank tersebut. Operator dapat mencatat kode barang beserta nominalnya pada menu Pencatatan Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank.

Perekaman Perintah Bayar memerlukan approval PPK untuk dapat dilanjutkan ke tahap membuat kuitansi. Titik realisasi FA dan jurnal terbentuk pada saat validasi Perintah Bayar oleh PPK. Apabila Perintah Bayar tidak jadi digunakan sementara statusnya sudah Validasi PPK, maka atas Perintah Bayar tersebut harus dilakukan batal validasi terlebih dahulu dan kemudian dihapus. Perintah Bayar yang tidak digunakan, dengan status sudah validasi dan tidak dihapus dari aplikasi akan mengurangi nilai FA satker.

Dokumen sumber dalam proses pendetilan Laporan FA detil 16 segmen adalah Perintah Bayar, dengan kategori PEM.

II. ALUR PROSES

A.  Input Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar

Menu ini digunakan untuk mencatat referensi wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan dana UP/TUP melalui mekanisme perekaman SPBy, dan pencatatan penerimaan barang/jasa UP/TUP tunai/bank. Berbeda dengan menu pencatatan supplier pada modul Komitmen yang harus didaftarkan ke SPAN agar memiliki NRS, perekaman referensi wajib pajak/wajib bayar pada modul Bendahara tidak memerlukan NRS. Referensi wajib pajak/ wajib bayar perekamannya cukup sekali kecuali apabila ada perubahan data, maka lakukan rekam data baru.

Berikut langkah-langkah untuk merekam referensi wajib pajak/wajib bayar pada aplikasi SAKTI:

  1. Login menggunakan user operator Bendahara
    Klik menu Bendahara > Referensi > Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar
  2. Klik tombol <Tambah> untuk menambah.
  1. Pilih Jenis Wajib Pajak/Wajib Bayar, contoh: Bendahara Pengeluaran
  2. Lengkapi kolom isian nama wajib pajak/wajib setor, NPWP dengan kode KPP yang valid, NIK, nomor rekening, bank, cabang bank, nomor telepon, dan nomor HP (bisa diisi tanda ‘-’ bila tidak ada)
  3. Isikan kolom alamat dengan alamat kantor, kemudian lengkapi semua kolom pilihan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kodepos.
  4. 4)      Isikan email dan website satker (boleh dikosongkan atau diberi tanda ‘-‘ jika tidak ada)
  5. Klik <Simpan> untuk menyimpan data

B. Mencatat Perintah Bayar

Berikut langkah-langkah untuk mencatat perintah bayar pada aplikasi SAKTI:

  1. Login menggunakan user operator Pembayaran
    Klik menu Pembayaran > RUH Pembayaran > Mencatat Perintah Bayar
  2. Klik tombol <Tambah>
  1. Klik grid nama PPK, pilih PPK yang sesuai.
  2. Isikan data detail Perintah Bayar (tanggal, nomor referensi kuitansi, jenis perintah bayar, klik ada BAST jika merupakan belanja yang menghasilkan asset/persediaan, isikan sumber dana, pilih program, kegiatan, dan output).
  3. Pilih NPWP supplier Bendahara (yang telah direkam sebelumnya pada referensi wajib pajak/wajib bayar di modul Bendahara)
  1. Klik tombol <Tambah> untuk menambah detail akun belanja.
  2. Pilih akun belanja yang sesuai
  3. klik tombol <Pendetailan>
  1. Klik <Tambah>
  2. Klik tombol ikon kaca pembesar pada kolom Kode COA untuk menampilkan detail COA.
  1. Pilih detail COA yang sesuai dengan belanjanya.
  2. Klik tombol <OK>
  1. Isikan nilai tagihan sesuai dengan nominal belanja yang dilakukan.
  2. Klik tombol <Simpan>
  1. Transaksi akan kembali ke menu Input/Ubah Akun Belanja dengan kondisi kolom Jumlah sudah terisi sesuai dengan nilai yang direkam pada pendetilan COA di langkah sebelumnya
  2. Klik tombol <Simpan> untuk menyimpan detail akun belanja.
  1. Perekaman kode akun dan jumlah pada langkah sebelumnya akan tertampil di kolom Detail Akun Belanja. User dapat mengklik tombol Lihat pada kolom Detail COA untuk melakukan cek ulang/memastikan bahwa data pendetilan COA yang direkam telah benar.
  2. Klik <Tambah> untuk menambah detail akun potongan pajak (jika ada).
  3. Lanjutkan perekaman detail akun potongan dan jumlahnya.
  4. Kemudian klik tombol Simpan.
  1. Klik tombol <Simpan> untuk menyimpan data Perintah Bayar.
  2. Perintah Bayar yang telah direkamakan muncul pada grid Cari Perintah Bayar.
  3. Klik tombol <Unduh> untuk mengunduh dokumen Perintah Bayar

C. Validasi Perintah Bayar oleh PPK

Menu validasi Perintah Bayar hanya bisa diakses oleh PPK. SPBy yang muncul pada grid validasi adalah SPBy yang direkam oleh semua operator pembayaran yang memiliki kesamaan PPK. Misal Operator Pembayaran A, Operator Pembayaran B, Operator Pembayaran C, ketiganya adalah staff PPK N, maka semua SPBy dari ketiga operator akan muncul pada grid Perintah Bayar yang akan divalidasi oleh PPK N. Apabila dari tiga operator pembayaran tersebut hanya operator A saja yang merupakan staff PPK N, maka SPBy yang akan muncul pada grid Perintah Bayar pada tampilan validasi Perintah Bayar PPK N adalah SPBy dari Operator Pembayaran A saja.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan validasi perintah bayar pada aplikasi SAKTI:

  1. Login menggunakan user PPK (Val/ SPM_Validator)
    Akses modul Pembayaran > klik menu Validasi > Validasi Perintah Bayar
  2. Klik tombol <Cari> untuk memfilter Perintah Bayar berdasarkan status validasinya, misal: Belum Divalidasi
  3. Pilih dengan cara mencentang Perintah Bayar yang akan divalidasi, bisa pilih semua atau centang satu per satu.
  4. Pilih status validasi, disetujui, ditolak, atau batal persetujuan.
<Disetujui>PPK menyetujui Perintah Bayar yang dicatat oleh Operator Pembayaran dan selanjutnya dapat dilakukan perekaman kuitansi oleh Bendahara.
<Ditolak>PPK menolak Perintah Bayar yang dicatat oleh Operator Pembayaran dengan mencantumkan alasan penolakan. Selanjutnya Perintah Bayar akan kembali ke Operator Pembayaran untuk dilakukan Ubah/ Hapus.
<Batal Persetujuan>PPK membatalkan persetujuan atas Perintah Bayar yang sebelumnya telah disetujuinya dengan menyertakan alasan pembatalan persetujuan pada kolom keterangan. Selanjutnya Perintah Bayar akan kembali ke Operator Pembayaran untuk kemudian dilakukan Ubah/Hapus.
  1. Isikan tanggal dan keterangan validasi. Data tidak akan dapat disimpan apabila keterangan tidak diisi.
  2. Klik tombol <Simpan> untuk menyimpan proses validasi Perintah Bayar.


Bagaimana Pengalman Anda Menggunakan Web ini?

  Hai, Chatbot SAKTI Siap Membantu